Komunitas AIDS Indonesia - Indonesian AIDS Community

Penelitian Prevelensi HIV dan Sifilis serta Perilaku Berisiko Terinfeksi HIV Pada Napi di Indonesia

2011-06-28T19:16:44+07:00

[Publisher: Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM] - Diawali dengan semangat kerjasama dalam merealisasikan Rencana Aksi Nasional Penanggulangan HIV‐AIDS dan Penyalahgunaan Narkotika di UPT Pemasyarakatan Tahun 2010 – 2014, pada tahun 2010 Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bersama dengan AusAID, UNODC, KPAN, Kementerian Kesehatan, dan HCPI mengembangkan dan melaksanakan rencana penelitian prevalensi HIV dan sifilis di Lapas/Rutan. Sebagai salah satu kegiatan utama dalam program Penelitian dan Pengembangan, penelitian tersebut merupakan penelitian skala nasional pertama untuk mengetahui prevalensi HIV dan sifilis di Lapas/Rutan. Dengan dilaksanakannya penelitian ini maka Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dapat memiliki data prevalensi terkini HIV dan sifilis di Lapas/Rutan yang dapat digunakan untuk pengembangan, monitoring dan evaluasi program serta kebijakan nasional penanggulangan HIV‐AIDS dan penyalahgunaan narkotika di UPT Pemasyarakatan.

Penelitian ini dilaksanakan melalui proses diskusi, penyusunan rencana dan perancangan design yang sangat hatihati dan sesuai dengan protokol penelitian kesehatan sebagaimana yang diterapkan di Indonesia. Beberapa alas an an secara prudent dan berlandaskan mengapa penelitian ini harus dilaksanak penghormatan kepada hak asasi manusia adalah :

Penelitian dilakukan di Lapas/Rutan;
Responden penelitian ini Narapidana atau orang yang sedang menjalankan pidana di Lapas/Rutan;
Isu yang ingin diteliti adalah isu HIV dan sifilis yang sangat sensitif dikalangan Narapidana.

Dengan metodologi yang ketat ditetapkanlah kriteria inklusi dan eksklusi dalam pemilihan lokasi (Lapas/Rutan) penelitian. Berdasarkan kriteria tersebut dipilihlah 24 Lapas/Rutan pada 13 propinsi di Indonesia sebagai lokasi pengumpulan data. Selain itu responden yang digunakan dalam penelitian ini juga dibatasi hanya mereka yang telah memiliki status Narapidana. Dengan demikian tahanan tidak termasuk kriteria eligible sebagai responden. Melalui penghitungan tertentu ditetapkan besaran sampel responden yang dibutuhkan adalah 1.300 orang Narapidana.

Untuk mencegah diskriminasi dan stigmatisasi, maka pemilihan responden dilakukan secara acak (random). Terhadap 1.300 Narapidana yang menjadi responden, penelitian ini menggunakan metode ACASI dalam pengumpulan datanya. Artinya Narapidana sebagai responden terpilih mengisi sendiri jawaban wawancara dengan bantuan komputer pada ruang tersendiri. Selain itu sebelum proses wawancara dimulai, para peneliti lapangan terlebih dahulu harus menjelaskan proses pengumpulan data dan memperoleh persetujuan Narapidana terpilih melalui inform consent.

Selanjutnya, data yang diperoleh dari lapangan diolah dan dianalisis dengan STATA dan disajikan dalam buku “Prevalensi HIV dan Sifilis di Lapas/Rutan Tahun 2010”. Data yang terdapat dalam buku ini dipergunakan sebagai dasar pengembangan dan penilaian capaian program beberapa tahun ke depan. Agar perkembangan tingkat prevalensi HIV dan sifilis di kalangan Narapidana dapat diketahui, diharapkan penelitian ini dapat dilaksanakan secara rutin setiap 3 – 4 tahunan.

Oleh: Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, Sekretariat KPAN, Kementerian Kesehatan, HCPI, UNODC, WHO, UNAIDS Secretariat, AIDSina Foundation dan AusAID

HIV and Syphilis Prevalence and Risk Behaviour Survey Among Prisoners in Indonesia

2011-06-28T19:10:19+07:00

[Publisher: Ministry of Justice and Human Rights] - In an attempt to realize the 2010-2014 National Action Plan on HIV/AIDS Prevention and Narcotics Abuse at the Correctional Technical Executive Unit, the Directorate General of Correctional Institutions, along with AusAID, UNODC, NAC, the Ministry of Health and HCPI developed and executed an HIV and syphilis prevalence study in prisons and detention centers in a spirit of collaboration. As one of the main activities in the Research and Development Program, the study was the first performed nation-wide to identify the HIV and syphilis prevalence in prisons and detention centers. The research results have provided the Directorate General of Correctional Institutions the latest HIV and syphilis prevalence data at prisons and detention centers to use for program development, monitoring and evaluation as well as input for national policy on HIV and AIDS prevention and narcotics abuse at the Correctional Technical Executive Unit.

This research was carried out through a process of thorough discussion, planning and design in accordance with the health research protocols applicable in Indonesia. Several reasons why this research had to be carried out prudently and based on respect for human rights are as follows:

The research was carried out at prisons and detention centers;
The respondents were prisoners at a prison or detention center;
The subject of research is HIV and syphilis, which is a very sensitive issue among inmates.

With a strict methodology, inclusion and exclusion criteria were created to select the locations of research (prisons and detention centers) and 24 prisons and detention centers in 13 provinces in Indonesia were selected as data collection sites. Respondents in this research were limited to those who were already sentenced and classified as prisoners. It was determined that the required respondent sample would be 1,300 prisoners.

To prevent discrimination and stigmatization and to allow generalization of results, respondents were randomly selected. The researchers first explained the data collecting process and obtain the selected prisoner’s approval through informed consent before the interview began. The study used Audio Computer Assisted Self Interview method in collecting the data from 1,300 respondents in which respondents filled in the questionnaire themselves with the aid of a computer in a separate room.

The data obtained from the field was processed and analyzed using STATA, and is presented in this report. The data in this report will be used as a basis for the development and assessment of the program’s achievements in the next few years. In order to monitor the HIV and syphilis prevalence among the prisoners, it is expected that this research can be carried out every 3-4 years.

By: Ministry of Justice and Human Rights, Secretariate National AIDS Commission, the Ministry of Health, HCPI, UNODC, WHO, UNAIDS Secretariate, AIDSina Foundation and AusAID

Program Penanggulangan Perdagangan Orang dan Penularan HIV pada Perempuan dan Remaja Putri

2011-03-08T05:56:48+07:00

[Publisher: IOM, UNDP, UNFPA dan UNAIDS] - Analisis Kebijakan Program Penanggulangan Perdagangan Orang dan Penularan HIV pada Perempuan dan Remaja Putri di Indonesia

Perdagangan orang dan epidemi HIV, mewakili dua ancaman yang paling mendesak di Asia Tenggara terkait dengan perlindungan manusia di wilayah ini, mengingat semakin meningkatnya jumlah perempuan dan anak-anak yang menjadi korban. Pada dasawarsa terakhir, kedua masalah ini mengalami perkembangan yang sangat cepat dan tekanan yang semakin berat harus ditanggung oleh pemerintah dan mitra pembangunan dalam mencari upaya penanggulangan yang efektif dan berkesinambungan. Seperti halnya Indonesia, epidemi HIV adalah salah satu masalah yang berkembang dengan sangat cepatnya di Asia disertai Indonesia telah menjadi tempat asal, persinggahan dan daerah tujuan dari para korban perdagangan orang.

Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan mitra internasional dan masyarakat sipil telah mencari cara untuk membuat suatu kebijakan dan program penanggulangan terhadap setiap tantangan ini, namun hampir tidak ada pengakuan sampai dengan saat ini tentang betapa pentingnya hubungan antara keduanya dan kerentanan spesifik pada perempuan dan anak-anak, terutama remaja putri. Namun, keterkaitan ini memang ada, dan pemahaman mengenai hal ini mewakili elemen penting dalam membuat program penanggulangan HIV dan gerakan anti perdagangan orang yang efektif. Kedua masalah tersebut memiliki dasar yang sama, terkait dengan akar penyebab (misalnya diskriminasi jender, kemiskinan, kurangnya akses terhadap pendidikan dan informasi), dan keduanya membutuhkan upaya-upaya pencegahan yang saling mendukung. Lebih lanjut lagi, ada hubungan yang sangat jelas antara perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi seksual dan potensi kerentanan terhadap penularan HIV ketika korban perdagangan orang, terutama perempuan dan remaja putri, berisiko terkena infeksi. Risiko-risiko tersebut termasuk namun tidak terbatas pada, menjadi pekerja seks, menjadi korban kekerasan seksual dan eksploitasi seksual (dalam berbagai bentuk kerja paksa).

Pengabaian keterkaitan antara HIV dan perdagangan orang akan menimbulkan hambatan bagi perkembangan penanggulangan masalah-masalah ini secara bersamaan. Perempuan dan remaja putri secara khusus sangat rentan terhadap perdagangan orang dan infeksi HIV. Perempuan merupakan korban perdagangan orang yang terbesar yang telah diidentifikasi dan dibantu di Indonesia dan dengan cara yang sama, suatu proses feminisasi sedang diteliti sehubungan dengan penularan HIV yang juga menyebabkan peningkatan jumlah anak perempuan yang terinfeksi. Sementara beberapa pengakuan telah diberikan baru-baru ini tentang hubungan antara perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi seksual dan risiko penularan HIV, dan pada skala yang lebih kecil, kerentanan ganda pada perempuan di Indonesia. Pemahaman atas masalah-masalah yang terkait sangat dibutuhkan sebelum dilakukannya penelitian agar dapat secara efektif terserap ke dalam ranah kebijakan dan pembuatan program. Laporan ini bertujuan untuk membahas tentang kebutuhan ini dengan menelaah masalah peningkatan kerentanan pada perempuan dan remaja putri di Indonesia terhadap perdagangan orang dan penularan HIV. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya ada sedikit kesamaan dari masalah-masalah ini pada tingkat kebijakan dan program, beberapa kesempatan telah tersedia dan dengan kordinasi dan keterpaduan yang lebih baik lagi diantara gerakan anti perdagangan orang dan penanggulangan HIV, maka akan dapat secara lebih efektif mengurangi risiko, baik perdagangan orang maupun penyebaran HIV.

Pedoman Nasional Monitoring dan Evaluasi Program Pengendalian HIV dan AIDS

2011-02-10T20:22:06+07:00

[Publisher: KEMENTERIAN KESEHATAN RI DITJEN PP DAN PL] - Monitoring dan Evaluasi adalah bagian penting dari manjemen sebuah program, baik sebagai unsur perencanaan maupun pelaksanaan. Sebagai bagian perencanaan menghasilkan data dan informasi untuk penetapan prioritas masalah, tujuan, kegiatan dan target yang harus dicapai. Sebagai bagian dari pelaksanaan, menghasilkan data dan informasi untuk mengukur kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan mutu pelayanan atau program. Dilihat dari perannya maka kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan kegiatan yang sangat strategis bagi upaya pengembangan program ke depan.

Dalam program pengendalian HIV dan AIDS telah ditetapkan berbagai target yang telah disepakati yang harus dicapai baik yang bersifat nasional maupun internasional. Target tersebut kemudian diformulasikan berupa indikator-indikator pencapaian. Mengingat luasnya ruang lingkup program dan banyaknya sektor yang berperan dalam kegiatan monitoring dan Evaluasi ini, maka adanya pedoman nasional yang akan menjadi acuan bagi setiap pelaksana sangat di butuhkan sehingga kegiatan monitoring dan evaluasi dapat dilakukan secara efisien, efektif dan mampu mengukur hasil capaian program secara optimal.

Sesuai dengan ruang lingkup pembahasannya maka buku ini di samping sangat bermanfaat bagi program manajer dan tenaga teknis program, buku ini juga bermanfaat bagi para pengambil keputusan, para donor, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi non pemerintah yang bergerak di bidang pengendalian AIDS, para pegiat, dunia usaha, dan dunia pendidikan. Hadirnya buku ini diharapkan mampu meminimalisir permasalahan dan tantangan yang selama ini dihadapi secara lebih strategis.

Tes dan Konseling HIV Terintegrasi di Sarana Kesehatan (PITC), Modul bagi Peserta

2010-10-13T14:24:57+07:00

[Publisher: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia] - Perlu disadari bahwa apabila seseorang yang datang ke sarana layanan kesehatan menunjukkan adanya gejala yang mengarah ke maka tanggung jawab dari petugas kesehatan adalah menawarkan tes dan konseling HIV kepada pasien tersebut.Ini bagian dari tatalakasana klinis guna memberikan kesempatan ODHAuntuk memanfaatkan layanan kesehatan yang memadai. Namun mengingat besarnya kecenderungan akan terjadinya pemaksaan dalam tes-sehubungan PITC yang akan memberikan dampak negatif pada pasien maka perlu pelatihan dan bimbingan, pemantauan dan evaluasi yang memadai dari penerapan PITC dan program konseling di sarana kesehatan

Modul pelatihan yang disusun berdasarkan buku pedoman penerapan tes dan konseling HIV Kementerian Kesehatan RIsarana bantu penerapannya dan dimaksudkan untuk digunakan dalam pelatihan bagi petugas yang terkait di sarana kesehatan.

Tes dan Konseling HIV Terintegrasi di Sarana Kesehatan (PITC), Pedoman Penerapan

2010-10-13T14:22:15+07:00

[Publisher: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia] - Pengobatan dengan ARV di Indonesia yang didukung oleh dana pemerintah sejak tahun 2005 telah berhasil menurunkan kematian ODHAdari 46% pada tahun 2006 menjadi 17% pada tahun 2008. Jelas bahwa upaya percepatan perluasan cakupan pengobatan dengan pendekatan kesehatan masyarakat telah memberikan dampak pada peningkatan kualitas hidup ODHA. Tetapi sebagian masih belum terjangkau oleh pengobatan tersebut. Tantangan yang dihadapi antara lain adalah masih rendahnya cakupan orang yang mengetahui status HIV-nya, sehingga menghambat upaya untuk meningkatkan akses terhadap layanan pencegahan maupun pengobatan. Oleh karenanya layanan yang memfasilitasi ODHA untuk mengetahui status infeksinya harus terus ditingkatkan, diantaranya adalah dengan konseling dan testing HIV atas prakarsa petugas kesehatan /PITC pada pasien yang datang ke rumah sakit dengan gejala dan tanda klinis terkait dengan HIV.

Pedoman ini disusun melalui adaptasi dari pedoman PITC WHO, dan kontribusi IDIuntuk memberikan panduan bagi petugas kesehatan dalam memberikan layanan konseling dan testing HIV. Prinsip pelaksanaan harus tetap menjunjung tinggi azas “3 C” yaitu dengan mendapatkan pesetujuan pasien (informed consent), menjaga konfidensialitas (confidentiality), dan disertai dengan konseling pasca tes yang memadai (counseling), dan tidak terjebak ke dalam tes HIV mandatory.

HIV Counselling Trainer�s Manual for the Asia-Pacific

2010-10-13T14:19:07+07:00

[Publisher: UNICEF, FHI, WHO] - The urgent need to help more adults and children, especially in vulnerable, marginalized communities, find out their HIV status and receive treatment is beyond question. But HIV testing–whether client- or provider-initiated–is more than simply uncovering HIV cases. The quality of counselling and respect for the right to opt out of testing, as well as support measures for coping with the results, are just as important. Counselling, before or after testing, should increase knowledge of HIV prevention and enhance primary health care and positive prevention, as well as curative care when positive status is confirmed. The quality of counselling also shows itself in the quality of referrals, follow-ups, treatment adherence, and care, including nutritional, psychosocial and medical support, such as cotrimoxazole prophylaxis, to sustain the well-being of adults and children living with HIV.

This comprehensive HIV counsellors resource package answers the pressing need to improve the quality of counselling as countries step up their drive to contain the AIDS epidemic. Prepared over two years by WHO and UNICEF with technical assistance from the Family Health International Asia-Pacific Regional Office, it is designed to equip trainers, counsellors in training, and working counsellors in the Asia Pacific Region with essential skills and knowledge to deliver high-quality HIV testing and counselling services in a range of approaches and settings. The HIV counsellors handbook, trainer’s session plans, participatory learning activities, and HIV counsellor toolkit found here were updated from the Voluntary HIV Counselling and Testing Manual for Training of Trainers (2004) prepared jointly by the WHO South-East Asia Regional Office and the UNICEF East Asia and the Pacific Regional Office.

Tools for HIV Counselling for the Asia-Pacific

2010-10-13T14:18:02+07:00

HIV Counselling Handbook for the Asia-Pacific

2010-10-13T14:16:49+07:00

Estimasi Populasi Dewasa Rawan Terinfeksi HIV Tahun 2009

2010-10-13T14:14:40+07:00

[Publisher: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia] - Kementerian Kesehatan sebagai Instansi yang membawahi masalah-masalah bidang kesehatan, dimana pencegahan dan pemberantasan penyakit merupakan salah satu sub-sub bidang yang menjadi tanggung jawab dari Kementerian Kesehatan. Penyediaan informasi yang akurat bagi semua pihak di bidang kesehatan sangat diperlukan sehinga peran surveilans penting untuk memenuhi kebutuhan akan hal tersebut.

Dalam program pengendalian HIV dan AIDS, estimasi populasi rawan terinfeksi HIV dan Orang dengan HIV dan AIDS (ODHA) yang akurat merupakan kebutuhan yang mendesak. Estimasi disusun setidaknya 3 tahun sekali, estimasi terakhir disusun tahun 2006, oleh karena itu pada tahun 2009 melalui kegiatan Surveilans HIV disusun kembali estimasi populasi rawan terinfeksi HIV dan Orang dengan HIV dan AIDS (ODHA). Kebutuhan akan data tersebut dipicu oleh adanya keinginan untuk mengetahui seberapa besar masalah epidemi HIV dan AIDS dan sebarannya di Indonesia sampai tingkat kabupaten/kota.

Penyelenggaraan estimasi ini menunjukkan suatu upaya yang terintegrasi dari program pengendalian HIV dan AIDS karena melibatkan banyak pihak dalam penyusunannya. Hasil estimasi diharapkan dapat menjadi milik kita bersama dan bermanfaat untuk melakukan advokasi pada pemangku kepentingan. Selain itu, kita juga dapat mengembangkan program pengendalian HIV dan AIDS sampai tingkat kabupaten/kota.

RAN Penanggulangan HIV-AIDS dan Penyalahgunaan Narkotika di UPT Pemasyarakatan Indonesia 2010-2014

2010-09-23T10:54:19+07:00

[Publisher: Ditjen Pas, Kementerian Hukum dan HAM] - Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus–Acquired Immune Deficiency Syndrome dan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif Berbahaya lainnya pada unit pelaksana teknis pemasyarakatan adalah dokumen yang berisi arah dan kebijakan, strategis, tata nilai, lingkup program dan ukuran keberhasilan dari pelaksanaan Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus–Acquired Immune Deficiency Syndrome dan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif Berbahaya lainnya pada unit pelaksana teknis pemasyarakatan tahun 2010-2014.

Rencana Aksi Nasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 merupakan pedoman yang wajib dijadikan acuan bagi unit pelaksana teknis pemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, dan instansi lain dalam melaksanakan Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus–Acquired Immune Deficiency Syndrome dan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif Berbahaya lainnya pada unit pelaksana teknis pemasyarakatan.

Pendanaan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional dapat berasal dari anggaran pendapatan belanja Negara, swasta maupun lembaga swadaya masyarakat dalam dan luar negeri.

Jaringan Sekual dan Penggunaan Napza pada Pengguna Napza Suntik di 6 Propinsi

2010-05-21T23:11:31+07:00

[Publisher: LPPM Unika Atmajaya] - Pengguna Napza suntik (penasun) memainkan peranan yang penting dalam penyebaran HIV di Indonesia. Kelompok ini buka saja memiliki risiko tinggi terinfeksi karena perilaku berbagi jarum suntiknya, tetapi juga memiliki risiko akibat hubungan seksual berganti pasangan dan tidak menggunakan kondom.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pola hubungan seksual, jejaring pasangan seksual dan perilaku menggunakan Npza, terkait dengan pengayaan dan penajaman program intervensi bagi kalangan penasun. Penelitian ini dilakukan di 10 kota di enam propinsi di Indonesia – Sumatera Utara, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur – dengan jumlah sampel 720 responden. Kebanyakan responden adalah berjenis kelamin laki-laki (92%) dengan usia berkisar antara 16 sampai 50 tahun. Sebagian besar responden telah mengenal atau dijangkau oleh Program Harm Reduction antara tahun 2006-2008.

Laporan Evaluasi Program Penanggulangan HIV/AIDS pada Pengguna Napza Suntik Tahun 2009

2010-05-21T23:08:12+07:00

[Publisher: Family Health International] - Survei evaluasi tahunan program merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh mitra program Aksi Stop AIDS/FHI di enam propinsi untuk program penanggulangan HIV/AIDS pada kelompok pengguna napza suntik (penasun). Evaluasi ini dimaksudkan untuk memberikan informasi yang terbaru tentang situasi penggunaan napza dan perilaku seks penasun dimana program pencegahan ini dilaksanakan. Selain itu, informasi dari kegiatan evaluasi ini akan menjadi bahan masukan bagi program khususnya untuk peningkatan efektivitas kegiatan penjangkauan (outreach) dan penyediaan layanan.

Dana untuk kegiatan ini didukung oleh Global Fund Ronde 4 dan dilaksanakan oleh 17 lembaga yang sedang melaksanakan program ini di 6 propinsi yaitu Propinsi Sumatera Utara, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Penyusunan laporan ini dimaksudkan untuk membuat sebuah dokumen yang diharapkan bisa mencermati berbagai kecenderungan di propinsi/kota yang berbeda tentang penggunaan napza, perilaku seks dan upaya pengurangan risiko serta pemanfaatan program. Sebelumnya setiap lembaga mitra telah mengembangkan laporan untuk lembaganya masing-masing berdasarkan data kegiatan evaluasi yang sudah dilaksanakan. Laporan ini bukan merupakan laporan gabungan dari semua mitra program, melainkan lebih sebagai sebuah analisis data evaluasi berdasarkan isu-isu strategis di dalam pengembangan program.

Dalam kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memungkinkan kegiatan evaluasi ini dilakukan. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih sebesarbesarnya kepada teman-teman penasun yang telah berpartisipasi di dalam kegiatan evaluasi ini.

Laporan Penelitian: Studi Etnografi tentang Jaringan Seksual dan Perilaku Berisiko Penasun

2010-05-21T23:06:03+07:00

[Publisher: Family Health International-Program Aksi Stop AIDS] - Penelitian ini bertujuan untuk menggali berbagai informasi yang sensitif dan pribadi tentang perilaku seseorang yang dalam situasi tertentu bisa dianggap sebagai tindakan yang tidak pantas atau melanggar hukum. Mempelajari hal semacam ini selalu merupakan tantangan dan sulit dilakukan jika tanpa partisipasi dan kerjasama subjek dari penelitian ini. Oleh karena itu, pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada para subjek penelitian yang telah bersedia berbagi informasi hingga sampai pada kehidupan pribadinya.

Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Kios Informasi Atma Jaya, Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia, Yayasan Bahtera, Yayasan Karisma, Yayasan Galatea, Yayasan Talenta, Yayasan Hatihati dan Yayasan Matahati yang telah membantu dalam pengumpulan data khususnya dalam mengidentifikasi individuindividu yang bersedia untuk menjadi subjek penelitian. Tanpa adanya lembaga-lembaga tersebut, akan cukup sulit bagi kami untuk mengumpulkan dan merekrut subjek penelitian yang dibutuhkan. Lebih jauh lagi, tanpa adanya kepercayaan dari lembaga-lembaga tersebut kepada para pewawancara lapangan kami, maka kualitas data yang diperoleh bisa dipertangungjawabkan.

Model Intervensi Komprehensif dan Terpadu Intervensi Pencegahan HIV/AIDS bagi pengguna Napza Suntik

2010-05-21T23:02:24+07:00

[Publisher: Family Health International] - Pada tahun 2003 Departemen Kesehatan Republik Indonesia dengan dukungan World Health Organization (WHO) menterjemahkan, mengadaptasi dan mengadopsi 4 buku referensi terkait dengan program intervensi penanggulangan HIV/AIDS pada pengguna NAPZA suntik. Buku itu kemudian diterbitkan kedalam satu seri buku yang terdiri dari: 1) Panduan Penjajakan Situasi Cepat; 2) Pedoman Pengembangan Kebijakan dan Program; 3) Panduan Pelatihan Penjangkauan dan Pendampingan; 4) Pedoman Advokasi.

Sebagai bentuk komitmen dan upaya untuk membantu implementasi program di lapangan, pada tahun 2006 Menteri Kesehatan mengeluarkan Kepmenkes No. 567/Menkes/SK/VIII/2006 yang berisi tentang Pedoman Pelaksanaan Pengurangan Dampak Buruk Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) atau yang lebih dikenal dengan istilah Harm Reduction Indonesia yang dikeluarkan oleh Menteri Koordinator Kesejahteraan Masyarakat melalui Permenkokesra No. 02/PER/MENKO/KESRA/I?2007 pada tahun 2007. Kedua dokumen inilah yang menjadi acuan utama dalam pelaksanaan program Harm Reduction di Indonesia.

Kami menyambut gembira Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dikembangkan oleh Unit Intervensi IDU (Injecting Drug User), ASA program, Family Health International Indonesia. Melihat dari isi dan penyajian, diharapkan buku ini dapat menjadi petunjuk teknis dan dapat digunakan sesuai dengan keperluannya bagi para pelaksana program intervensi penanggulangan HIV pada IDU di Indonesia.